PAK HARTO: ORANG YANG TEPAT PADA TEMPAT DAN WAKTU YANG TEPAT
PAK HARTO: ORANG YANG TEPAT PADA TEMPAT DAN WAKTU YANG TEPAT
Ada pendapat pada saat G30S-PKI, posisi Pak Harto saat itu adalah, orang yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat. Mungkin anda kurang setuju dengan pendapat ini. Namun, mari kita coba cermati tulisan dari "Center for Information Analysis" dalam bukunya "Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa". Mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari sini.
Sebelum malam 30 September, Mayjen Soeharto itu "bukan apa-apa". Dia hanya pimpinan Kostrad, kesatuan yang pada waktu kurang bergengsi. Menurut dugaan banyak orang, karier militernya akan berhenti disana. Dugaan seperti itu sangat logis, karena di tubuh AD banyak tokoh yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi di mata Bung Karno.
Jenderal Nasution memang sudah "dikebiri" sejak ia diberi jabatan Menko Hankam/KASAB. Jabatan ini hanya bersifat administratif, selebihnya hanya simbolik belaka. Pak Nas sendiri tak memegang tongkat komando, sehingga dia tidak memiliki "power" apapun. Justru Letjen Yani sering disebut sebagai kandidat pengganti Bung Karno. Bahkan, Bung Karno sendiri secara ekspilsit pernah mengungkapkan di depan Yani.
Jadi, dari G30S ini Mayjen Soeharto mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Yang pertama, tersingkirnya pimpinan teras AD berarti melejitkannya keposisi puncak. Dengan kata lain, Mayjen Soeharto tidak punya saingan lagi di AD. Memang masih ada Pak Nas. Akan tetapi setelah tiga tahun tidak memegang komando di lapangan, serta trauma jangka pendek setelah nyaris jadi korban gerombolan penghianat, nampaknya Pak Nas tidak siap memegang kendali kepemimpinan AD. Tampillah Mayjen Soeharto, "dengan cara sedikit kasar", yakni menolak kehendak Bung Karno yang menempatkan Pranoto sebagai pimpinan AD. Di mata pengamat, sebetulnya "pembangkangan" ini sudah layak diperdebatkan, apakah dapat disebut sebagai kudeta atau tidak? Bagaimana mungkin seorang Mayjen menolak kehendak Panglima Tertinggi?
Keuntungan kedua, adalah makin melemahnya kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehadiran Bung Karno di Halim memberi indikasi bahwa Presiden itu terlibat, minimal berinteraksi dengan para pimpinan kup. Indikasi itu diperkuat dengan fakta bahwa Bung Karno - barangkali demi konsep Nasakom - tetap melindungi PKI dengan menyatakan bahwa G30S adalah kesalahan para oknum. Sikap Presiden ini tidak sesuai dengan "mainstream" publik, entah dengan rekayasa atau tidak, yang mempersalahkan PKI dan menuntut pembubaran PKI.
Keuntungan berikutnya, G30S sekaligus juga memperlemah posisi kelompok loyalis yang ada di belakang Bung Karno, termasuk AURI. Tentu saja, ini peluang bagi AD, khususnya Mayjen Soeharto, untuk mengendalikan situasi sembari perlahan-lahan mendesak Presiden ke posisi yang sulit.
Keuntungan terakhir, ini yang penting, G30S menempatkan Mayjen Soeharto sebagai "publik figure" baru, ibarat seorang koboi yang memerangi gerombolan penjahat, yang setiap kali pistolnya meledak tak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Tindakan-tindakannya selalu dalam "timing" yang pas. Pengangkatan jenazah para jenderal, dibawah liputan luas media massa, membantunya memperkuat "mainstream" dimana dia sendiri berada di depan.
Ada pendapat pada saat G30S-PKI, posisi Pak Harto saat itu adalah, orang yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat. Mungkin anda kurang setuju dengan pendapat ini. Namun, mari kita coba cermati tulisan dari "Center for Information Analysis" dalam bukunya "Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa". Mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari sini.
Sebelum malam 30 September, Mayjen Soeharto itu "bukan apa-apa". Dia hanya pimpinan Kostrad, kesatuan yang pada waktu kurang bergengsi. Menurut dugaan banyak orang, karier militernya akan berhenti disana. Dugaan seperti itu sangat logis, karena di tubuh AD banyak tokoh yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi di mata Bung Karno.
Jenderal Nasution memang sudah "dikebiri" sejak ia diberi jabatan Menko Hankam/KASAB. Jabatan ini hanya bersifat administratif, selebihnya hanya simbolik belaka. Pak Nas sendiri tak memegang tongkat komando, sehingga dia tidak memiliki "power" apapun. Justru Letjen Yani sering disebut sebagai kandidat pengganti Bung Karno. Bahkan, Bung Karno sendiri secara ekspilsit pernah mengungkapkan di depan Yani.
Jadi, dari G30S ini Mayjen Soeharto mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Yang pertama, tersingkirnya pimpinan teras AD berarti melejitkannya keposisi puncak. Dengan kata lain, Mayjen Soeharto tidak punya saingan lagi di AD. Memang masih ada Pak Nas. Akan tetapi setelah tiga tahun tidak memegang komando di lapangan, serta trauma jangka pendek setelah nyaris jadi korban gerombolan penghianat, nampaknya Pak Nas tidak siap memegang kendali kepemimpinan AD. Tampillah Mayjen Soeharto, "dengan cara sedikit kasar", yakni menolak kehendak Bung Karno yang menempatkan Pranoto sebagai pimpinan AD. Di mata pengamat, sebetulnya "pembangkangan" ini sudah layak diperdebatkan, apakah dapat disebut sebagai kudeta atau tidak? Bagaimana mungkin seorang Mayjen menolak kehendak Panglima Tertinggi?
Keuntungan kedua, adalah makin melemahnya kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehadiran Bung Karno di Halim memberi indikasi bahwa Presiden itu terlibat, minimal berinteraksi dengan para pimpinan kup. Indikasi itu diperkuat dengan fakta bahwa Bung Karno - barangkali demi konsep Nasakom - tetap melindungi PKI dengan menyatakan bahwa G30S adalah kesalahan para oknum. Sikap Presiden ini tidak sesuai dengan "mainstream" publik, entah dengan rekayasa atau tidak, yang mempersalahkan PKI dan menuntut pembubaran PKI.
Keuntungan berikutnya, G30S sekaligus juga memperlemah posisi kelompok loyalis yang ada di belakang Bung Karno, termasuk AURI. Tentu saja, ini peluang bagi AD, khususnya Mayjen Soeharto, untuk mengendalikan situasi sembari perlahan-lahan mendesak Presiden ke posisi yang sulit.
Keuntungan terakhir, ini yang penting, G30S menempatkan Mayjen Soeharto sebagai "publik figure" baru, ibarat seorang koboi yang memerangi gerombolan penjahat, yang setiap kali pistolnya meledak tak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Tindakan-tindakannya selalu dalam "timing" yang pas. Pengangkatan jenazah para jenderal, dibawah liputan luas media massa, membantunya memperkuat "mainstream" dimana dia sendiri berada di depan.
0 Response to "PAK HARTO: ORANG YANG TEPAT PADA TEMPAT DAN WAKTU YANG TEPAT"
Post a Comment